BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Tuntutan
masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik semakin meningkat bentuk respons
tuntutan tersebut adalah
munculnya aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas.
Dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) amanat yang perlu dilakukan
adalah melakukan kajian kualitas layanan publik untuk menghasilkan Indeks
Kepuasan Masyarakat sebagai perwujudan Good Governance dalam
bentuk akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum serta menjawab kebutuhan
masyarakat.
Perubahan
paradigma
penyelenggaraan pemerintahan dalam wujud pelaksanaan otonomi daerah yang luas,
nyata dan bertanggung jawab telah menjadikan Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas
pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai
konsekuensi dari perubahan tersebut maka perlu adanya penataan ulang berbagai
elemen dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka
manifestasi pelaksanaan otonomi daerah. Karena pada dasarnya tujuan pelaksanaan
otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
